BATAM,_ elanghitamindonesia.co.id_ Putusan praperadilan dengan Nomor Perkara 3/Pid.Pra/2026/PN Batam berbuntut laporan ke Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia.
Seorang pencari keadilan bernama Mawali mengaku telah melaporkan hakim tunggal berinisial V.M ke KY pada September 2026. Laporan tersebut berkaitan dengan sejumlah pertimbangan hukum dalam putusan praperadilan yang dinilai pelapor memiliki sejumlah kejanggalan.
Informasi mengenai laporan tersebut disampaikan kepada publik pada Selasa (29/9/2026).
Dalam pengaduannya, Mawali meminta KY memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Menurut pelapor, terdapat sejumlah aspek dalam proses pemeriksaan perkara yang perlu ditelaah dari sisi etik dan perilaku hakim.
Tiga Poin yang Dipersoalkan
Dalam berkas pengaduannya, Mawali menguraikan sedikitnya tiga hal utama yang menjadi dasar laporannya.
Pertama, dugaan tidak dipertimbangkannya alat bukti dan SPDP.
Pelapor mempersoalkan pertimbangan terhadap sejumlah alat bukti yang diajukan dalam persidangan, termasuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Menurut Mawali, bukti tersebut seharusnya dinilai secara utuh dalam kaitannya dengan objek permohonan praperadilan.
Kedua, penggunaan dokumen penyidikan yang dipersoalkan relevansinya.
Mawali juga mempertanyakan penggunaan atau rujukan terhadap dokumen internal kepolisian dalam pertimbangan putusan. Ia mendalilkan bahwa dokumen tersebut sebelumnya telah muncul atau dibahas dalam perkara lain sehingga relevansinya dengan perkara praperadilan yang diperiksa perlu diuji secara lebih mendalam.
Ketiga, dugaan pengabaian asas nebis in idem dan persoalan novum.
Pelapor turut mempersoalkan penerapan asas nebis in idem, yakni prinsip yang pada pokoknya berkaitan dengan larangan mengadili seseorang atas perkara yang sama setelah terdapat putusan berkekuatan hukum tetap.
Selain itu, Mawali mempertanyakan bagaimana bukti baru atau novum dinilai dan diuji keterkaitannya dengan perkara terdahulu.
Mawali menegaskan bahwa laporan ke KY tersebut bukan dimaksudkan untuk meminta lembaga pengawas etik hakim itu mengubah atau membatalkan putusan pengadilan.
Menurutnya, substansi putusan merupakan ranah peradilan dan upaya hukum sesuai mekanisme yang tersedia. Sementara laporan ke KY ditujukan untuk meminta pemeriksaan terhadap aspek etik dan perilaku hakim.
«“Kami meminta Komisi Yudisial melihat secara utuh bagaimana alat bukti tersebut diterima, dinilai, dan dijadikan bagian dari pertimbangan dalam putusan. Persoalannya bukan semata-mata mengenai hasil akhir, tetapi juga dugaan cacat proses dan penerapan prinsip objektivitas yang diabaikan,” ujar Mawali dalam berkas pengaduannya.»
Ia juga meminta KY menelaah laporan tersebut sesuai kewenangannya guna memastikan proses peradilan berjalan dengan menjunjung prinsip profesionalitas, independensi, dan integritas.
«“Kami tidak meminta Komisi Yudisial menggantikan kewenangan pengadilan dalam memutus perkara. Kami hanya meminta agar aspek etik dan perilaku hakim ini diperiksa tuntas,” tegasnya.»
Hingga berita ini diterbitkan, Pengadilan Negeri Batam maupun hakim berinisial V.M belum memberikan keterangan resmi terkait laporan dan dugaan pelanggaran etik tersebut.
Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Humas PN Batam dan Komisi Yudisial RI mengenai keberadaan serta tindak lanjut laporan tersebut.
Redaksi membuka ruang hak jawab seluas-luasnya kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.








