JAKARTA, elanghitamindonesia.co.id — Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi Polri semakin menyita perhatian publik. Setelah Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka, kini muncul daftar 43 nama tokoh nasional yang diduga berkaitan dengan sasaran penyadapan.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Daftar tersebut beredar melalui berbagai platform media sosial dan menjadi perbincangan hangat. Pasalnya, nama-nama yang tercantum bukan orang sembarangan. Mulai dari Presiden, mantan presiden, pimpinan partai politik, pejabat negara, tokoh agama, pengusaha, jurnalis, hingga aktivis masyarakat sipil.

Hal lain yang turut mengundang perhatian adalah tidak tercantumnya nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam infografis tersebut.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat: siapa sebenarnya yang menjadi sasaran penyadapan, bagaimana daftar itu disusun, dan apakah seluruh nama yang beredar benar-benar berkaitan dengan aktivitas penyadapan?

Meski demikian, daftar 43 nama yang beredar tersebut belum dikonfirmasi secara resmi oleh Bareskrim Polri. Dengan demikian, pencantuman nama seseorang dalam infografis tidak dapat langsung dimaknai sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah menjadi korban penyadapan.

Tiga Jenderal Polri Ditetapkan sebagai Tersangka

Perkembangan perkara ini mencuat setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal (illegal access), Selasa (3/11/2026).

Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin mengungkapkan bahwa tiga tersangka tersebut masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH.

Ketiganya adalah:

  1. Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
  2. Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution.
  3. Irjen Pol. Eko Hadi Santoso.

Dalam konferensi pers, penyidik mengungkap dugaan aktivitas penyadapan berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026.

Sistem Lawful Interception Management System (LIMS) diduga digunakan dengan memasukkan sejumlah nomor telepon tanpa melalui proses verifikasi dan tanpa didasarkan pada proses penegakan hukum yang semestinya.

Salah satu nomor yang disebut menjadi sasaran penyadapan adalah nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.

Pengungkapan tersebut menambah serius persoalan yang sedang ditangani aparat penegak hukum. Sebab, penyadapan merupakan tindakan yang menyangkut hak privasi dan hanya dapat dilakukan berdasarkan kewenangan serta prosedur hukum yang berlaku.

Daftar 43 Nama Beredar, Tokoh Politik hingga Aktivis Tercantum

Di tengah proses penyidikan, Monitor Indonesia pada 4 November 2026 memberitakan beredarnya daftar 43 nama yang diklaim berkaitan dengan sasaran penyadapan.

Daftar tersebut memuat sejumlah tokoh nasional dari berbagai sektor. Berikut nama-nama sebagaimana tercantum dalam daftar yang beredar:

  1. Prabowo Subianto
  2. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
  3. Megawati Soekarnoputri
  4. Surya Paloh
  5. Sufmi Dasco Ahmad
  6. Sjafrie Sjamsoeddin
  7. Hasto Kristiyanto
  8. Muhaimin Iskandar
  9. Bahlil Lahadalia
  10. Zulkifli Hasan
  11. Ganjar Pranowo
  12. Rocky Gerung
  13. Isam
  14. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)
  15. Habib Rizieq Shihab
  16. Habib Bahar
  17. Gatot Nurmantyo
  18. Sugiono
  19. Karni Ilyas
  20. Akhyar
  21. Hadir
  22. Jejer Zainudin
  23. Japto
  24. Mualem
  25. Hercules
  26. Jusuf Kalla
  27. Malik Mahmud Al-Haythar
  28. Nasaruddin Umar
  29. HT
  30. A. Barier
  31. Edy Kusnadi
  32. CT
  33. PK Omong
  34. D. Iskan
  35. Riadi
  36. ET
  37. A. Muzani
  38. U. Hamid
  39. Asfinawati
  40. Farwiza Farhan
  41. Teten Masduki
  42. Said Iqbal
  43. Muhammad Isnur

Nama-nama tersebut masih perlu dicocokkan dengan identitas lengkap dan dikonfirmasi melalui sumber resmi. Beberapa di antaranya ditulis menggunakan singkatan atau nama populer.

Yang perlu digarisbawahi, daftar tersebut merupakan informasi yang beredar dan belum menjadi daftar resmi korban penyadapan yang diumumkan penyidik.

Jokowi dan Gibran Tidak Tercantum, Memunculkan Pertanyaan

Salah satu hal yang menarik perhatian pembaca adalah tidak adanya nama Jokowi dan Gibran dalam daftar tersebut.

Ketidakhadiran kedua nama itu kemudian memunculkan berbagai pertanyaan di ruang publik. Namun, tidak tercantumnya nama seseorang dalam sebuah infografis bukan berarti dapat dipastikan bahwa orang tersebut tidak pernah menjadi sasaran penyadapan.

Sebaliknya, nama yang tercantum juga belum membuktikan bahwa orang tersebut benar-benar telah disadap.

Karena itu, diperlukan keterangan resmi penyidik untuk menjelaskan siapa saja pihak yang terdampak, berapa jumlah nomor telepon yang dimasukkan ke sistem LIMS, serta bagaimana daftar nama yang beredar tersebut diperoleh.

Dugaan Penghapusan Data Elektronik, Penyidik Sita Sejumlah Barang Bukti

Persoalan ini tidak berhenti pada dugaan penyadapan. Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan file hasil penyadapan dan log aktivitas dari sistem elektronik sekitar Oktober 2026.

Penghapusan data tersebut diduga berkaitan dengan upaya menghilangkan jejak aktivitas penyadapan. Namun, motif dan pihak yang bertanggung jawab masih harus dibuktikan melalui penyidikan.

Dalam perkembangan penanganan perkara, Bareskrim telah memeriksa 10 orang saksi dan tiga orang ahli.

Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti elektronik, di antaranya 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, serta empat buah flashdisk.

Barang-barang tersebut menjadi bagian dari proses pendalaman untuk mengungkap mekanisme penyadapan, alur akses sistem, serta dugaan penghapusan data elektronik.

Dijerat Ketentuan KUHP dan UU ITE

Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan hukum, antara lain Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Penerapan ketentuan tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan atau intersepsi ilegal serta akses tanpa hak terhadap sistem elektronik.

Proses hukum selanjutnya diharapkan mampu mengungkap siapa yang memberikan perintah, bagaimana sistem digunakan, siapa yang memiliki akses, serta apakah terdapat pihak lain yang terlibat.

Presiden Prabowo Berhentikan Listyo Sigit dari Jabatan KSP

Perkembangan terbaru terjadi pada Rabu (4/11/2026). Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden yang telah ditandatangani Presiden pada Rabu pagi.

Untuk mengisi kekosongan jabatan, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Staf Kepresidenan.

Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden memberikan perhatian serius dan keprihatinan terhadap dugaan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, serta akses ilegal yang terungkap dalam perkara tersebut.

Pemerintah juga menyatakan telah berkoordinasi dengan Kapolri untuk memastikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Presiden meminta agar penanganan perkara dilakukan secara objektif, profesional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ujian Transparansi dan Kepercayaan Publik

Kasus dugaan penyadapan ini menjadi persoalan penting yang menyangkut lebih dari sekadar penggunaan teknologi komunikasi. Di dalamnya terdapat persoalan perlindungan privasi, batas kewenangan aparat, keamanan informasi negara, serta akuntabilitas institusi penegak hukum.

Publik membutuhkan penjelasan yang terang mengenai bagaimana sistem LIMS digunakan, siapa yang memberikan persetujuan, nomor telepon siapa saja yang dimasukkan ke dalam sistem, dan apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan.

Tidak kalah penting, penyidik perlu memberikan kejelasan mengenai validitas daftar 43 nama yang beredar, sehingga tidak muncul kesimpangsiuran informasi maupun tudingan yang belum didukung bukti.

Publik Menunggu Jawaban: Siapa Saja yang Sebenarnya Disadap?

Kini, perhatian masyarakat tertuju pada kelanjutan penyidikan Bareskrim Polri. Penetapan tiga tersangka menjadi perkembangan penting, tetapi masih banyak pertanyaan yang membutuhkan jawaban.

Apakah benar terdapat 43 tokoh yang menjadi sasaran penyadapan? Apakah jumlahnya lebih banyak dari daftar yang beredar? Siapa yang memerintahkan penggunaan sistem tersebut? Dan apakah hasil penyadapan pernah diakses atau dimanfaatkan oleh pihak tertentu?

Jawaban atas pertanyaan itu harus disampaikan berdasarkan bukti dan hasil penyidikan, bukan spekulasi di media sosial.

Pada akhirnya, kasus ini menjadi ujian bagi penegakan hukum dan transparansi negara. Masyarakat tidak hanya menunggu siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban, tetapi juga menunggu kepastian bahwa kewenangan negara tidak digunakan di luar koridor hukum.

Sebab, dalam negara hukum, tidak seorang pun boleh berada di atas aturan, dan tidak seorang pun boleh kehilangan hak privasinya tanpa dasar hukum yang sah.