KAMPAR, RIAU,_ elanghitamindonesia.co.id/ Dugaan praktik penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar secara ilegal kembali mencuat di wilayah hukum Polsek Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Riau.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Berdasarkan informasi dan laporan warga, terdapat sebuah gudang yang diduga kuat menjadi tempat penimbunan BBM subsidi jenis solar milik seseorang dengan inisial Didik alias Riski. Aktivitas gudang tersebut disebut sudah berlangsung lama dan terkesan kebal hukum.

Warga menduga adanya pembiaran, bahkan perlindungan dari oknum aparat setempat, sehingga aktivitas pelangsiran dan penimbunan BBM subsidi tersebut tetap berjalan mulus tanpa adanya penindakan.

“Kami menduga Polsek Lipat Kain melindungi para bos penimbunan BBM subsidi jenis solar ini. Gudang milik riski alias Riski ibrahim ini sudah lama beroperasi. Kami minta Bapak Kapolres Kampar turun langsung,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya, jumat (25/9/2026).

Atas temuan tersebut, masyarakat Kampar Kiri meminta kepada Kapolres Kampar, *AKBP Boby Putra Ramadhan Sebayang, S.I.K.* untuk segera melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap jajaran Polsek Kampar Kiri yang dipimpin oleh *Kompol Rusyandi Zuhri Siregar, S.Sos., M.H.*

Masyarakat berharap Kapolres tidak tutup mata dan segera membentuk tim untuk melakukan penyelidikan dan penggerebekan terhadap gudang yang dimaksud, serta memeriksa legalitas sumber dan distribusi solar tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polsek Lipat Kain maupun Polres Kampar belum memberikan keterangan resmi. Awak media masih berupaya melakukan konfirmasi.

*Pasal dan Sanksi Terkait Penimbunan BBM Subsidi:*

Perbuatan penimbunan, pelangsiran, dan penyalahgunaan BBM bersubsidi merupakan tindak pidana yang diatur secara tegas dalam:

*1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:*

*Pasal 55:*
> Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

*2. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, sebagaimana diubah dengan Perpres No. 117 Tahun 2021.*

*3. Pasal 40 angka 9 UU No. 6 Tahun 2023* yang juga menegaskan ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan penimbunan BBM.

Dengan regulasi tersebut, aparat penegak hukum diminta tidak ragu menindak tegas para pelaku mafia BBM subsidi yang merugikan negara dan masyarakat kecil yang berhak menerima subsidi.

*Redaksi / Tim Investigasi*
Widia Rahayu N