BATAM, elanghitamindonesia.co.id — Dunia pers kembali menjadi sorotan setelah muncul dugaan praktik penyalahgunaan profesi jurnalistik yang diduga melibatkan seseorang yang mengaku sebagai Pimpinan Redaksi (Pimred) media Sorot Nusantara, berinisial D. Mahatur Purba.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Oknum tersebut diduga meminta sejumlah uang kepada pengusaha di Kota Batam, Kepulauan Riau, dengan membawa-bawa jabatan dan media yang dipimpinnya. Dugaan ini mencuat setelah beredarnya sejumlah tangkapan layar percakapan yang memperlihatkan komunikasi antara pihak yang bersangkutan dengan seseorang dari kalangan pengusaha.

Informasi tersebut menjadi perhatian karena muncul dugaan bahwa pemberitaan digunakan sebagai alat tekanan terhadap pihak yang tidak memenuhi permintaan uang.

Berdasarkan materi percakapan yang beredar, terdapat komunikasi yang menyebutkan identitas media dan jabatan pimpinan redaksi sebagai bagian dari pembicaraan.

Salah satu kalimat yang tercantum dalam tangkapan layar tersebut berbunyi:

“Buka aja di media Sorot Nusantaranews, saya Pimred.”

Kalimat tersebut kini menjadi perhatian dan memunculkan pertanyaan mengenai batas antara kegiatan jurnalistik yang profesional dengan dugaan penggunaan identitas pers untuk kepentingan pribadi.

Diduga Meminta Transfer ke Rekening Pribadi

Persoalan semakin menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai dugaan permintaan tambahan uang yang disebut-sebut harus ditransfer ke rekening pribadi.

Dalam materi percakapan yang beredar, pihak yang diduga meminta uang tersebut disebut menunjukkan reaksi emosional ketika permintaannya tidak dipenuhi.

Bahkan, muncul dugaan bahwa penolakan terhadap permintaan tersebut kemudian diikuti dengan penerbitan pemberitaan bernada negatif terhadap pihak yang bersangkutan.

Namun demikian, hubungan antara permintaan uang dan penerbitan berita negatif tersebut masih memerlukan pendalaman serta pembuktian lebih lanjut.

Keaslian, keutuhan, konteks percakapan, serta pihak-pihak yang terlibat juga perlu diverifikasi agar informasi yang berkembang tidak hanya bersandar pada potongan tangkapan layar.

Pers Bukan Alat untuk Mengintimidasi

Jika dugaan tersebut terbukti, praktik demikian merupakan persoalan serius karena dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi wartawan dan lembaga pers.

Pers memiliki fungsi memberikan informasi, melakukan kontrol sosial, serta menjadi sarana penyampaian aspirasi masyarakat. Fungsi tersebut harus dijalankan berdasarkan prinsip independensi, profesionalisme, dan kepentingan publik.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi salah satu landasan dalam menjalankan kemerdekaan pers secara profesional dan bertanggung jawab.

Sementara itu, Kode Etik Jurnalistik menegaskan bahwa wartawan Indonesia harus bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat dan berimbang, serta tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Dengan demikian, jabatan pimpinan redaksi maupun kepemilikan kartu pers tidak boleh dijadikan sarana untuk menekan, mengintimidasi, ataupun mencari keuntungan pribadi melalui ancaman pemberitaan.

Kritik terhadap pengusaha atau pihak tertentu tetap merupakan bagian dari fungsi pers sepanjang dilakukan berdasarkan fakta, kepentingan publik, dan prinsip jurnalistik.

Aparat Penegak Hukum dan Organisasi Pers Diminta Turun Tangan

Mencuatnya dugaan tersebut diharapkan menjadi perhatian aparat penegak hukum di Kota Batam untuk menelusuri informasi, memeriksa bukti komunikasi, serta meminta keterangan pihak-pihak yang mengetahui peristiwa tersebut.

Organisasi profesi wartawan juga diharapkan dapat memberikan perhatian melalui mekanisme pembinaan dan penegakan etika jurnalistik apabila ditemukan pelanggaran profesi.

Penanganan secara transparan diperlukan agar tidak muncul kesan bahwa profesi wartawan dapat digunakan sebagai tameng untuk melakukan tindakan yang merugikan masyarakat.

Di sisi lain, pihak yang disebut dalam pemberitaan tetap harus diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi dan pembuktian lebih lanjut. Redaksi membuka ruang konfirmasi kepada D. Mahatur Purba, manajemen media Sorot Nusantara, pihak pengusaha yang merasa dirugikan, serta aparat penegak hukum di Kota Batam.

Sebab, pers yang profesional bekerja dengan fakta, bukan ancaman. Kritik disampaikan melalui pemberitaan yang bertanggung jawab, bukan dijadikan alat untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Jurnalisme adalah amanah publik. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap pers rusak akibat ulah oknum yang diduga menyalahgunakan profesi.