Batam,_ elanghitamindonesia.co.id/ Aktivitas galian C yang diduga tidak memiliki legalitas perizinan menjadi sorotan di kawasan PT Wasco Engineering Indonesia, Tanjung Uncang, Kota Batam. Temuan tersebut diperoleh tim media saat melakukan penelusuran di lokasi pada Rabu (12/8/2026).

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Temuan berawal dari maraknya aktivitas dump truck yang keluar masuk kawasan PT Wasco mengangkut tanah. Sejumlah kendaraan terlihat melintas tanpa menggunakan penutup atau terpal, yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, tampak beberapa dump truck roda enam mengangkut material tanah dari dalam kawasan perusahaan. Seorang pekerja yang enggan disebutkan identitasnya mengungkapkan bahwa di dalam area PT Wasco terdapat subkontraktor yang sedang melaksanakan pekerjaan pengerukan dan perataan (cut and fill) lahan.

Menurut informasi yang diperoleh, salah satu perusahaan subkontraktor tersebut diduga melakukan kegiatan penggalian dan pengangkutan tanah tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau izin lain yang dipersyaratkan.

Dari pantauan di lapangan, tanah hasil galian kemudian diangkut menuju salah satu lokasi pembangunan gedung perpustakaan di kawasan Tanjung Uncang.

Saat dikonfirmasi, pengawas proyek PT Sementasi, Salomo, mengarahkan tim media untuk menghubungi pihak Humas PT Wasco, Zipora.

«”Tanah tersebut kami manfaatkan untuk kebutuhan fasilitas pembangunan,” ujar Salomo.»

Namun demikian, pemanfaatan tanah hasil galian tetap harus memenuhi ketentuan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Potensi Pelanggaran

Apabila benar dilakukan tanpa izin, aktivitas tersebut berpotensi melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), yang mengatur bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa IUP, IUPK, atau izin lain yang sah dapat dipidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

Selain itu, kegiatan tersebut juga berpotensi berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup apabila kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan dilakukan tanpa memenuhi persyaratan perizinan yang berlaku.

Tim media juga telah menghubungi Zipora, selaku Humas/HRD PT Wasco Engineering Indonesia, melalui pesan WhatsApp untuk meminta konfirmasi terkait legalitas kegiatan tersebut. Namun hingga berita ini disusun, belum ada tanggapan yang diberikan.

Minta Aparat Lakukan Penelusuran

Atas temuan tersebut, tim media meminta instansi terkait melakukan penelusuran guna memastikan legalitas kegiatan penggalian tanah di kawasan PT Wasco Engineering Indonesia.

Pihak yang diharapkan melakukan pemeriksaan antara lain:

– Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam.
– Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau.
– BP Batam sebagai otoritas pengelola kawasan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat pernyataan resmi dari BP Batam, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, maupun manajemen PT Wasco Engineering Indonesia mengenai status perizinan aktivitas tersebut. Tim media tetap membuka ruang hak jawab dan akan memuat klarifikasi dari seluruh pihak terkait sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.