BATAM,_ elanghitamindonesia.co.id/ Polemik pemberitaan dugaan peredaran rokok ilegal di Kota Batam semakin memanas usai salah satu wartawan berinisial H dijebak dan ditangkap oleh petugas Unit Jatanras Polresta Barelang, Senin (16/11/2026).
Bukannya dugaan aktivitas bisnis yang merugikan negara menjadi prioritas penegakan hukum, seorang wartawan justru dilaporkan ke polisi setelah mengangkat pemberitaan terkait dugaan bisnis rokok ilegal yang dikaitkan dengan Willy Yanto alias Willy, pengusaha yang disebut-sebut berkaitan dengan salah satu merek rokok Manchester.
Situasi ini memunculkan tanda tanya besar. Apakah aparat penegak hukum akan mengusut dugaan peredaran rokok ilegal, atau justru lebih sibuk memproses laporan terhadap wartawan yang menjalankan fungsi kontrol sosial?
Berdasarkan informasi yang dihimpun, persoalan bermula ketika dua orang yang diduga merupakan perwakilan Willy menghubungi seseorang berinisial H untuk bertemu di kawasan Tiban pada malam hari.
Dalam pertemuan tersebut, keduanya disebut memperkenalkan diri sebagai pemain baru dan bukan bagian dari Willy.
Namun, muncul kejanggalan ketika laporan polisi justru mencantumkan nama Willy Yanto alias Willy sebagai pihak pelapor.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana konstruksi dugaan pengancaman dapat dibangun apabila antara pelapor dan terlapor disebut tidak pernah memiliki hubungan komunikasi maupun interaksi secara langsung?
Persoalan lain yang tak kalah serius adalah pernyataan Kasat Reskrim Polresta Barelang terkait kepemilikan rokok ilegal yang disebut sebagai milik masyarakat.
Pernyataan tersebut dinilai perlu diperjelas karena terdapat informasi mengenai dugaan adanya permintaan uang dalam rangkaian peristiwa tersebut.
Bahkan, berdasarkan keterangan yang disampaikan, uang tersebut disebut diberikan oleh Andi, salah seorang yang ikut bertemu dengan H.
Di sinilah transparansi penyidikan dipertanyakan. Publik berhak mengetahui siapa sebenarnya pihak yang berkepentingan, siapa yang meminta uang, serta bagaimana keterkaitan masing-masing pihak dalam peristiwa tersebut.
Jacobus Silaban selaku kuasa hukum H turut membenarkan bahwa pasal yang disangkakan kepada kliennya berkaitan dengan dugaan pengancaman.
Hal ini semakin mempertegas pentingnya keterbukaan aparat dalam menjelaskan konstruksi perkara agar tidak menimbulkan persepsi berbeda antara keterangan kepada publik dan proses penyidikan.
ISMAIL: JANGAN SAMPAI HUKUM TAJAM KE WARTAWAN, TUMPUL KE PELAKU BISNIS ILEGAL
Ketua DPW Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Kepulauan Riau, Ismail Ratusimbangan, menyampaikan keprihatinan sekaligus kritik keras atas perkembangan kasus tersebut.
Menurut Ismail, sangat ironis apabila wartawan yang memberitakan dugaan aktivitas ilegal justru berhadapan dengan proses hukum, sementara dugaan praktik bisnis yang berpotensi merugikan penerimaan negara belum mendapatkan penjelasan dan penanganan yang transparan.
“Jangan sampai hukum justru terlihat tajam terhadap wartawan, tetapi tumpul terhadap dugaan pelaku bisnis ilegal. Jika memang terdapat aktivitas peredaran rokok tanpa legalitas, seharusnya itu menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Jangan sampai fungsi kontrol sosial pers justru dipersempit melalui laporan pidana,” tegas Ismail.
Ia meminta Kapolresta Barelang dan jajaran penyidik bekerja secara profesional, objektif, serta transparan dalam menangani perkara tersebut.
Seluruh pihak yang disebut dalam rangkaian peristiwa harus diperiksa berdasarkan alat bukti, bukan berdasarkan tekanan ataupun kepentingan tertentu.
Ismail juga menyoroti berkembangnya informasi mengenai dugaan adanya tekanan dalam penanganan perkara serta kabar yang menyebut Willy diduga berkaitan dengan penyediaan dana.
Menurutnya, informasi tersebut harus diuji dan diklarifikasi secara serius oleh pihak berwenang, bukan dibiarkan berkembang menjadi spekulasi publik.
ALIANSI LSM ORMAS PEDULI KEPRI SIAP BAWA PERSOALAN KE DPRD DAN TURUN KE JALAN
Tidak berhenti pada kritik, Ismail menegaskan bahwa pihaknya bersama Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri telah melayangkan surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada Komisi II DPRD Kota Batam.
Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong pengawasan legislatif terhadap dugaan peredaran rokok ilegal serta meminta kejelasan penanganan persoalan yang kini turut menyeret wartawan ke ranah hukum.
Selanjutnya, Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri juga berencana menggelar aksi damai di Polresta Barelang dan Bea Cukai Batam.
Dalam aksi tersebut, mereka akan menyampaikan tuntutan agar aparat mengusut tuntas dugaan bisnis rokok ilegal yang dikaitkan dengan Willy Yanto alias Willy, memeriksa seluruh pihak yang berkaitan, serta menindak siapa pun yang terbukti melanggar hukum.
“Ini bukan sekadar persoalan seorang wartawan dilaporkan. Ini menyangkut keberanian aparat dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Kami ingin tahu, mengapa wartawan yang memberitakan dugaan aktivitas ilegal justru dilaporkan, sementara dugaan bisnis yang merugikan negara harus terus dipertanyakan publik? Jangan ada pihak yang merasa kebal hukum di Batam,” tutup Ismail.
Kini publik menunggu keberanian dan transparansi Polresta Barelang serta Bea Cukai Batam.
Sebab, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada laporan yang paling cepat diproses, tetapi harus menjangkau setiap dugaan pelanggaran berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.








