BATAM, elanghitamindonesia.co.id – l Kuasa hukum wartawan Hirmawansyah, Jakobus Silaban, SH, menilai laporan yang dilayangkan Wilianto alias Willi terhadap kliennya mengandung sejumlah kejanggalan dan dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Ia bahkan mendesak agar perkara tersebut ditinjau kembali karena dianggap cacat hukum dan patut dinyatakan batal demi hukum.
Jakobus menjelaskan, perkara yang menjerat Hirmawansyah berkaitan dengan pemberitaan mengenai dugaan peredaran rokok ilegal merek Manchester yang disebut-sebut merugikan negara. Namun, menurutnya, terdapat persoalan mendasar dalam konstruksi hukum yang digunakan untuk menjerat kliennya.
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Hirmawansyah disangkakan Pasal 483 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terkait dugaan tindak pidana pengancaman, bukan pemerasan.
Jakobus mempertanyakan dasar tuduhan tersebut. Menurutnya, unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan harus dibuktikan secara jelas, termasuk adanya hubungan atau perbuatan yang mengarah pada dugaan pengancaman terhadap pelapor.
Ia juga merujuk pada keterangan dalam BAP nomor 9 dan nomor 26. Dalam kedua bagian pemeriksaan tersebut, Himawan disebut secara tegas menyatakan tidak pernah bertemu, berbicara, ataupun mengenal Wilianto alias Willi.
“Kalau kita bicara hubungan hukum, ya harus ada hubungan hukum karena ini tindak pidana. Tindak pidananya apa? Pengancaman. Ada tidak si Himawan ini pernah melakukan pengancaman terhadap si Wili ini?” ujar Jakobus dalam keterangannya.
Jakobus menegaskan, pihaknya tidak melihat adanya perbuatan konkret yang dapat menghubungkan kliennya dengan dugaan pengancaman sebagaimana yang dilaporkan.
Menurutnya, apabila Hirmawansyah tidak pernah melakukan komunikasi, pertemuan, maupun tindakan yang mengarah pada ancaman terhadap pelapor, maka unsur pidana yang disangkakan harus diuji secara cermat.
Atas dasar itu, Jakobus menilai laporan Wilianto alias Willi perlu dievaluasi secara menyeluruh, termasuk kesesuaian antara fakta dalam BAP dengan pasal yang dikenakan kepada kliennya.
“Kami menegaskan bahwa klien kami sama sekali tidak pernah melakukan tindakan pengancaman ataupun kontak apa pun dengan pelapor. Karena itu, kami menilai laporan Willi tidak berdasar, cacat hukum, dan harus dinyatakan batal demi hukum,” tegasnya.
Pihak kuasa hukum berharap aparat penegak hukum dapat menangani perkara ini secara objektif, profesional, dan berdasarkan fakta serta alat bukti yang sah. Mereka juga meminta agar seluruh unsur pidana yang disangkakan benar-benar diuji sebelum perkara dilanjutkan ke proses hukum berikutnya.
Kasus ini menjadi perhatian karena berawal dari persoalan yang berkaitan dengan pemberitaan rokok ilegal. Oleh sebab itu, penanganannya diharapkan tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum serta perlindungan terhadap kebebasan pers sesuai ketentuan perundang-undangan. (Red)








