BATAM,_ elanghitamindonesia.co.id/ Sebanyak 93 Kepala Keluarga (KK) di kawasan Kapling Wali Wahyu, Kelurahan Sei Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, mengaku menjadi korban dugaan penipuan dalam transaksi lahan yang mereka tempati.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Para warga mengklaim telah mengeluarkan uang dengan total sekitar Rp6,7 miliar untuk memperoleh lahan tersebut. Namun, belakangan mereka mengaku mengetahui bahwa lokasi yang mereka beli diduga tidak tercatat sebagai kawasan Kampung Tua sebagaimana informasi yang sebelumnya mereka terima.

Salah seorang warga, Muhammad Nur, mengatakan persoalan tersebut diketahui setelah warga memperoleh informasi dari Ditpam BP Batam mengenai status lahan.

«“Kami baru mengetahui dari Ditpam BP Batam bahwa lokasi kapling kami berada di dalam Pengalokasian Lahan (PL) milik PT Putra Jaya Sejati untuk periode 2012–2041,” ujar Muhammad Nur saat memberikan keterangan, Selasa (18/8/2026).»

Warga kemudian melaporkan dugaan penipuan tersebut kepada pihak kepolisian pada 27 Juli 2026. Mereka berharap laporan tersebut segera ditindaklanjuti dan seluruh pihak yang diduga terlibat diperiksa secara menyeluruh.

Di tengah proses hukum yang masih berjalan, warga juga mengaku resah dengan kedatangan pihak BP Batam ke lokasi pada 10 Agustus 2026 untuk memasang plang pengosongan.

Menurut warga, langkah tersebut menambah tekanan psikologis bagi mereka yang mengaku telah mengeluarkan uang untuk mendapatkan lahan tersebut.

Warga meminta aparat penegak hukum tidak hanya memeriksa masyarakat yang menempati lahan, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam proses pemasaran, penjualan, maupun pengelolaan kapling tersebut.

Warga Minta Kasus Diusut Tuntas

Warga Kapling Wali Wahyu menyampaikan sejumlah tuntutan kepada aparat penegak hukum, di antaranya meminta Polda Kepri dan Polresta Barelang segera mengusut laporan dugaan penipuan tersebut serta memeriksa pihak-pihak yang disebut warga terlibat.

Mereka juga meminta penyidik menelusuri aliran dana sekitar Rp6,7 miliar yang menurut pengakuan warga telah dibayarkan untuk memperoleh kapling tersebut.

Warga berharap proses hukum dapat berjalan transparan dan memberikan kepastian atas status lahan serta nasib puluhan keluarga yang mengaku telah menjadi korban.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak yang disebut dalam keterangan warga masih perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab terkait tudingan tersebut.

Warga berharap persoalan ini dapat segera mendapat penyelesaian hukum yang transparan, sehingga tidak semakin merugikan masyarakat yang mengaku telah membeli dan menempati lahan tersebut.