JAKARTA, elanghitamindonesia.co.id — Dampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Indonesia selama empat bulan terakhir mulai dirasakan semakin berat oleh masyarakat kecil. Bukan hanya persoalan kesehatan dan kualitas udara, kabut asap juga disebut telah memukul aktivitas ekonomi rakyat, terutama pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pedagang kaki lima hingga sektor transportasi lokal.
Asosiasi Usaha Kecil, Mikro, dan Pedagang Kaki Lima Indonesia Merah Putih (APKLI MP) menyebut omzet dan keuntungan sebagian pelaku UMKM di wilayah terdampak mengalami penurunan drastis, bahkan berada pada kisaran 50 hingga 80 persen.
Kondisi tersebut mendorong APKLI MP meminta Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah luar biasa untuk melindungi keberlangsungan usaha dan kehidupan masyarakat kecil yang terdampak Karhutla.
Ketua Umum APKLI Merah Putih, dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed., mengatakan pemerintah perlu mengambil dua kebijakan mendasar, yakni menetapkan Karhutla sebagai bencana alam nasional serta memberikan bantuan dan stimulus ekonomi kepada pelaku usaha rakyat di wilayah terdampak.
“Pertama, menetapkan Karhutla sebagai bencana alam nasional sehingga segenap sumber daya negara dapat dimaksimalkan untuk percepatan penanganan kebakaran, rehabilitasi beserta dampak lainnya,” tegas Ali Mahsun dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Menurutnya, kebijakan tersebut penting mengingat dampak Karhutla sudah tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi telah menyentuh langsung sektor ekonomi dan kesehatan masyarakat.
“Kedua, memberikan BLT, stimulus relaksasi kredit dan restrukturisasi keuangan, serta tanggap darurat kesehatan bagi pelaku UMKM,” lanjutnya.
Aktivitas Warga Menurun, Omzet Pedagang Terjun Bebas
Ali menjelaskan, kabut asap dan memburuknya kualitas udara membuat masyarakat cenderung mengurangi aktivitas di luar rumah. Kondisi tersebut secara otomatis menurunkan jumlah konsumen yang datang ke pusat-pusat perdagangan maupun tempat usaha masyarakat.
Dampaknya paling terasa pada sektor yang sangat bergantung pada aktivitas harian masyarakat, seperti kuliner, pedagang kaki lima, warung kelontong serta jasa transportasi lokal.
“Pendapatan harian beberapa pedagang kecil turun drastis dari Rp200.000 menjadi Rp36.000 hingga Rp75.000 per hari,” ungkap Ali.
Menurutnya, kondisi tersebut terjadi di sejumlah wilayah terdampak, di antaranya Kalimantan, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Papua, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Jika kondisi tersebut berlangsung berkepanjangan, kata Ali, pelaku usaha kecil akan semakin kesulitan mempertahankan kegiatan usahanya.
Sebab, di tengah omzet yang menurun, biaya operasional justru tidak serta-merta ikut turun. Para pedagang tetap harus memenuhi kebutuhan bahan baku, membayar sewa tempat, listrik, transportasi hingga cicilan pembiayaan.
Distribusi Terganggu, Harga Bahan Baku Ikut Tertekan
Tidak hanya menurunkan jumlah pembeli, kabut asap juga berdampak terhadap rantai pasok dan distribusi barang.
Jarak pandang yang terbatas akibat kabut asap dapat mengganggu mobilitas transportasi. Kondisi itu berpotensi memperlambat distribusi bahan baku usaha maupun kebutuhan pokok masyarakat.
Gangguan distribusi kemudian dapat berimbas terhadap kenaikan harga sejumlah komoditas, seperti cabai, sayuran dan kebutuhan pokok lainnya.
“Hal ini mempersempit margin keuntungan usaha rakyat kecil,” ujar Ali.
Situasi tersebut membuat pelaku UMKM menghadapi tekanan dari dua arah. Di satu sisi jumlah pembeli menurun, sementara di sisi lain biaya produksi dan kebutuhan operasional tetap harus dibayarkan.
Bagi usaha yang menggunakan modal pinjaman, tekanan tersebut menjadi semakin berat karena cicilan kredit atau pembiayaan tetap berjalan ketika pendapatan justru merosot.
Bukan Sekadar Masalah Ekonomi
Ali juga menyoroti dampak kesehatan yang dialami masyarakat yang sehari-hari tetap beraktivitas di ruang terbuka ketika kualitas udara memburuk.
Menurutnya, masyarakat, termasuk pelaku UMKM dan pedagang kaki lima, berpotensi mengalami gangguan kesehatan seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), iritasi mata dan sesak napas akibat paparan asap.
Kondisi udara yang tidak aman juga membuat sebagian pelaku usaha terpaksa memperpendek jam operasional atau menutup usaha lebih awal.
“Lebih dari itu, mereka terpaksa memperpendek jam buka atau tutup lebih awal karena kondisi udara yang tidak aman atau kebijakan pembatasan aktivitas,” jelasnya.
Akibatnya, penurunan omzet bukan lagi sekadar persoalan keuntungan, tetapi menyangkut kemampuan pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mempertahankan keberlangsungan usahanya.
APKLI MP Minta Negara Hadir
APKLI MP menilai kondisi Karhutla yang telah berlangsung sejak Juni 2026 dan berdampak selama berbulan-bulan membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif.
Ali menilai negara perlu hadir bukan hanya dalam pemadaman api dan penanganan dampak lingkungan, tetapi juga memberikan perlindungan langsung kepada masyarakat yang kehilangan pendapatan akibat bencana tersebut.
“Karhutla sudah berlangsung empat bulan sejak Juni 2026 serta telah berdampak sangat luas. Bahkan mata penghidupan atau isi perut ratusan ribu rakyat kecil terancam. Ini dapat dikatakan sangat darurat,” tegasnya.
Karena itu, APKLI MP kembali mendorong Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan penetapan Karhutla sebagai bencana alam nasional.
Selain itu, pemerintah diminta menyiapkan skema bantuan langsung tunai (BLT), relaksasi kredit, restrukturisasi pembiayaan serta layanan kesehatan tanggap darurat bagi pelaku UMKM dan PKL yang terdampak.
Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat kecil tidak terjebak dalam situasi di mana pendapatan hilang, sementara kewajiban ekonomi terus berjalan.
Jaringan APKLI MP Diminta Turun ke Lapangan
Untuk memastikan kondisi pelaku usaha terdampak dapat terpantau, Ali mengatakan dirinya telah menginstruksikan jajaran APKLI MP di berbagai wilayah untuk turun langsung bersama pemerintah.
“Selaku Ketua Umum, saya telah perintahkan Korwil APKLI MP Sumatera, Saudara Harmoko; Jawa Banusra, Saudara Fahmi Dzulfiadi; Sulawesi, Saudara Iwan Hammer; Kalimantan, Saudara Lukiyus; dan Maluku Papua, Muhammad Rifai Darus, beserta jajaran DPW provinsi dan DPD kabupaten terdampak turun gunung bersama pemerintah mendampingi PKL dan UKM menghadapi dampak Karhutla,” pungkasnya.
Menurut APKLI MP, perlindungan terhadap UMKM dan pedagang kecil harus menjadi bagian dari respons pemerintah terhadap Karhutla. Sebab, ketika aktivitas ekonomi masyarakat berhenti, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh satu pedagang, tetapi dapat merembet kepada keluarga, pekerja, pemasok bahan baku hingga rantai ekonomi lokal.
Karhutla, dengan demikian, bukan hanya persoalan api yang harus dipadamkan. Di balik kepulan asap, terdapat persoalan lain yang tak kalah serius: bagaimana memastikan masyarakat kecil tetap bisa makan, berdagang, bekerja dan bertahan ketika ruang ekonominya ikut terbakar oleh dampak bencana.








