BANGKA BARAT, elanghitamindonesia.co.id — Aliansi Wartawan Merdeka Bangka Belitung (AWAM BABEL) mendorong adanya transparansi dalam tindak lanjut penertiban tiga unit ponton selam yang sebelumnya diamankan Satpolairud Polres Bangka Barat dari perairan Tembelok–Keranggan, Kabupaten Bangka Barat.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

 

Sekretaris AWAM BABEL, Reza Erdiansyah, S.H., meminta agar tiga unit ponton tersebut tidak hanya ditarik dari lokasi, tetapi juga dilakukan pembongkaran secara utuh terhadap ponton beserta mesin dan kompresor yang melekat pada masing-masing unit.

 

Menurut Reza, proses pembongkaran tersebut idealnya dilakukan secara terbuka dan dapat disaksikan oleh awak media, khususnya wartawan yang berada di wilayah Kecamatan Mentok. Langkah itu dinilai penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai tindak lanjut penindakan yang dilakukan aparat kepolisian.

 

“Kami dari AWAM BABEL mengapresiasi kinerja Satpolairud yang telah menarik tiga ponton selam dari perairan laut Tembelok-Keranggan. Namun penarikan tersebut diharapkan ada tindak lanjut pembongkaran yang berazaskan keterbukaan publik terhadap tiga unit ponton selam yang diamankan pada Selasa (27/10/2026) lalu, di depan awak media yang ada di Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat,” ujar Reza Erdiansyah, Kamis (29/10/2026).

 

Jangan Berhenti pada Penarikan

 

Reza menilai, penarikan ponton dari lokasi merupakan bagian awal dari sebuah proses penindakan. Karena itu, masyarakat dinilai perlu mengetahui secara jelas bagaimana tahapan berikutnya terhadap ponton dan peralatan yang telah diamankan.

 

Ia menegaskan, usulan pembongkaran secara utuh bukan dimaksudkan untuk mencampuri proses penegakan hukum, melainkan sebagai bentuk dorongan terhadap keterbukaan informasi publik.

 

Menurutnya, apabila pembongkaran dilakukan secara terbuka dan disaksikan media, publik dapat melihat secara langsung kondisi ponton, mesin, kompresor maupun peralatan lain yang terdapat di atasnya.

 

“Pembongkaran yang disaksikan langsung oleh awak media ini bertujuan menjaga transparansi sekaligus menunjukkan kepada masyarakat bahwa pihak kepolisian serius melaksanakan penindakan terhadap aktivitas pertambangan yang diduga ilegal, bukan hanya kegiatan seremonial atau sekadar pembongkaran secara simbolis,” tegasnya.

 

Publik Menunggu Kejelasan Tindak Lanjut

 

Sebelumnya, informasi mengenai penarikan tiga ponton selam dari perairan Tembelok–Keranggan telah menjadi perhatian publik. Namun, hingga Kamis (29/10/2026), informasi mengenai proses hukum maupun status barang yang diamankan tersebut belum diketahui secara jelas oleh masyarakat.

 

AWAM BABEL berharap aparat penegak hukum dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status ketiga ponton tersebut, termasuk apakah masih dalam proses pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan, atau terdapat tahapan hukum lainnya.

 

Kejelasan tersebut dinilai penting agar tidak muncul berbagai spekulasi di tengah masyarakat mengenai penanganan peralatan yang telah diamankan.

 

Reza juga berharap proses penindakan terhadap aktivitas pertambangan di wilayah perairan Bangka Barat dilakukan secara konsisten dan transparan, tanpa pandang bulu.

 

“Yang kami dorong adalah keterbukaan. Kalau memang sudah dilakukan penindakan, publik tentu ingin mengetahui proses dan tindak lanjutnya secara jelas. Media juga siap mengawal informasi tersebut agar masyarakat mendapatkan pemberitaan berdasarkan fakta dan keterangan resmi,” katanya.

 

AWAM BABEL Tunggu Penjelasan Satpolairud

 

Usulan tersebut kini menunggu tanggapan resmi dari Satpolairud Polres Bangka Barat.

 

Redaksi juga masih berupaya memperoleh informasi mengenai status hukum tiga ponton selam tersebut, termasuk langkah selanjutnya yang akan dilakukan aparat terhadap ponton, mesin, kompresor, serta peralatan lainnya.

 

Hingga berita ini diterbitkan, Satpolairud Polres Bangka Barat belum memberikan tanggapan resmi terkait usulan AWAM BABEL agar proses pembongkaran dilakukan secara utuh dan dapat disaksikan awak media.

 

Publik pun kini menunggu, apakah penarikan tiga ponton selam tersebut akan berlanjut pada proses penindakan dan penanganan hukum yang transparan sesuai ketentuan yang berlaku.